PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitulah bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Perubahan. Sebagai konsekuensi dari pembagian daerah dan pemberian kewenangan berupa otonomi daerah, maka setiap pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pengungkapan keterlibatan Yusril dalam persidangan kasus AFIS makin kabur. Kesaksian dua saksi kunci banyak kejanggalan. JPU pun tidak maksimal menggali fakta tentang keterlibatan Yusril.