Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, yang secara teoritis dalam melaksanakan kewenangannya terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menegakkan hukum dan keadilan, yang secara filosofis putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding, pada akhirnya kita akan mencoba mengaplikasikan hukum kemungkinan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Perkembangan teknologi di bidang informatika (information tecnology) dapat mengakibatkan kejahatan di dunia maya (cybercrime). Secara terminologis, kejahatan yang terjadi di dunia maya (virtual) tersebut dapat disebut cybercrime atau computer-related crime). Barda Nawawi Arief (2002:259) menegaskan bahwa pengertian kedua istilah tersebut sama. Pengertian cybercrime menurut Eoghan Casey (2001:16), “is used throughout this text to refer to any crime that involves computer and networks, including crimes that do not rely heavily on computer. Cybercrime categories are: a computer can be the object of crime, a computer can be a subject of crime, the computer can be used as the tool for conducting or planning a crime, the symbol of the computer itself can be used to intimidate or deceive.” Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menguraikan bahwa kejahatan tersebut terdri atas 2 kategori, yaitu (a) cybercrime in narrow sense (computer crime); any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them. (b) cybercrime in broader sense (computer-related crime); any illegal behavior commited by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system on network. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Cybercrime merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau oleh badan hukum yang (a) menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai sarana melakukan perbuatan melanggar hukum, atau (b) menjadikan komputer atau jaringan komputer sebagai sasaran perbuatan melanggar hukum.